JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto agar mereka diberikan kewenangan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Permintaan itu datang saat sesi tanya jawab peserta Munas Dekopin 2025 dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Mercure Conventional Center Ancol, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Menko Airlangga hadir memberikan pengarahan kepada 500 an peserta Munas Dekopin 2024 tentang sejumlah kebijakan yang menjadi isue seperti pengenaan PPN 12 persen pada Januari 2025, serta pengembangan ekosistem nasional yang mendukung keadilan bagi pelaku koperasi, swasta dan BUMN.
Menjawab pertanyaan peserta Munas Dekopin tersebut, Menko Airlangga mengatakan, kewenangan apakah Dekopin bisa menjadi penyalur KUR ada di Kementerian Keuangan, jika sudah bisa nanti bisa berkolaborasi dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).
“Untuk mendorong Dekopin menjadi penyalur KUR itu ada di Komisi VI DPR RI, yang Ketua komisi nya ada disamping saya (Nurdin Halid), ” ucap Airlangga disambut tertawa peserta Munas.
Tawa peserta makin riuh saat Airlangga menambahkan, LPDB-KUMKM itu merupakan badan layanan umum yang berada di Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.
“Salah satu menterinya dari partai yang ada di sebelah saya (Nurdin Halid), jadi rasanya tidak sulit itu,” kata dia. (Red)
