JAKARTA- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan keprihatinan mendalam atas data yang menunjukkan meningkatnya arus barang impor dari Israel ke Indonesia sepanjang tahun 2024 menurut BPS. Fenomena ini bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang selama ini menyuarakan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina.
PP KAMMI Bidang Keumatan Jodi Setiawan, menyebutkan bahwa meningkatnya impor dari Israel merupakan wujud sifat ganda pemerintah. Di satu sisi, pemerintah lantang menyuarakan solidaritas terhadap Palestina dalam forum internasional, tetapi di sisi lain membuka ruang ekonomi yang justru memberikan keuntungan kepada Israel.
“Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap tegas dan konsisten. Bagaimana mungkin kita mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi dalam praktiknya malah memperkuat ekonomi negara penjajah?,” ungkapnya pada media, Senin (9/12/2024).
Dalam data BPS yang dipublikasikan baru-baru ini, nilai impor dari Israel tercatat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut barang-barang yang masuk didominasi mesin, peralatan mekanisme, perkakas, peralatan logam, mesin dan peralatan listrik. Seperti yang ada di data BPS nilainya sangat signifikan lebih dari 150 % dengan rincian pada periode Januari hingga September 2024, nilai impor tersebut mencapai USD 42.483.945 (sekitar 676 Miliar Rupiah), meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang tercatat sebesar USD 14.427.432 (sekitar 228 Miliar Rupiah).
Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah menyatakan sebagai langkah nyata serta sebagai bentuk konsistensi perjuangan, KAMMI akan mengajukan Surat dan meminta pertanggung jawaban kepada Presiden Prabowo, kementerian terkait serta kepada DPR untuk segera mengeluarkan kebijakan Pro Palestina dan kebijakan boikot produk produk dari Israel. KAMMI menegaskan bahwa perjuangan membela Palestina adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan dan kemanusiaan global.
“Kami tidak ingin melihat retorika semata. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya dengan tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan yang kehilangan makna dalam praktiknya,” tambah Ahmad Jundi Khalifatullah.
Oleh karena itu, tambahnya, KAMMI menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menuntut pemerintah menjalankan kebijakan yang konsisten, meminta BPS terbuka dan mengawasi Kementerian yang terbukti terlibat Impor dari isreal. (isl)
