MEDAN-APBN 2023 akan terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional sepanjang tahun ini.
“Kinerja positif APBN 2023 menjadi awal yang baik untuk mengarungi tahun konsolidasi fiskal 2023,” ungkap Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya ketika membuka Konferensi Pers Kinerja APBN Kota Regional Sumatera Utara di aula Gedung Keuangan Jalan Diponegoro Medan, Selasa (28/2/2023).
Disebutkannya, di tengah kondisi global yang volatile, Indonesia masih tetap resilien didukung kinerja APBN yang ekspansif dan konsolidatif.
Kegiatan digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut itu dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumut I sekaligus Plt. Kanwil DJP Sumut II Eddi Wahyudi, Kepala Perwakilan Kemenkeu sekaligus Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Syaiful, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumut Parjiya, dan Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Sumut Tedy Syandriadi.
Mereka tampil sebagai narasumber dan memaparkan kinerja masing-masing di tahun 2023 ini.
Made menyebut, pemerintah terus melakukan penguatan di sisi penerimaan dengan tetap memperhatikan good governance untuk menopang pertumbuhan.
Made menuturkan, hingga 31 Januari 2023, beberapa indikator perekonomian di Sumatera Utara seperti perkembangan harga di tingkat konsumen mengalami inflasi sebesar 0,91 persen (mtm), lebih tinggi dibanding nasional
(0,34 persen).
Menurutnya hal itu dipicu beberapa komoditas penyumbang inflasi seperti beras, angkutan udara, minyak goreng, daging ayam ras, dan bawang merah.
Dikatakannya, inflasi Sumut bulan Januari 2023 tercatat 5,99 persen (yoy), lebih tinggi dibanding nasional (5,28 persen), dipicu komoditas penyumbang inflasi seperti bensin, cabai merah, beras, angkutan udara, dan tomat.
Sedangkan indikator perekonomian lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Januari 2023 sebagai salah satu indikator mengukur tingkat kemampuan/daya beli petani terkontraksi 0,63 persen dibanding Desember 2022.
Namun, sebut Made, angka NTP Sumut (123,78) ini lebih tinggi dari nasional (109,84). Penurunan NTP disebabkan turunnya NTP pada subsektor Hortikultura (0,11 persen), subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (1,51 persen) dan subsektor Peternakan (0,58 persen).
Di sisi lain, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Januari 2023 mampu tumbuh 0,33 persen (mtm). NTN Sumut (109) berada di atas Nasional (106).
Sedangkan Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I merangkap Sumut II Eddi Wahyudi memaparkan target penerimaan Pajak Nasional untuk tahun 2023 tercatat Rp1.718 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp162,2 triliun (9,44 persen) hingga 31 Januari 2023.
“Kinerja penerimaan perpajakan di
Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada bulan Januari 2023 sendiri telah mencapai Rp3,43 triliun atau 10,22 persen dari target Rp33,56 triliun,” kata Eddi Wahyudi.
Eddi mengatakan, kontributor terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (44,01 persen); PPh Pasal 21 (17,68 persen); dan PPN Pasal 25/29 Badan (14,99 persen).
“Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (38,17 persen) diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 26,66 persen,” ujarnya.
“Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II juga terus mengimbau Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan 2023 tepat waktu,” tegasnya.
Disebutkannya, tercatat hingga 15 Februari 2023, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada Kanwil DJP Sumut I sebesar 13,17 persen dan Sumut II sebesar 13,19 persen.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumut Parjiya mengatakan kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp0,29 triliun (8,92 persen dari target Rp3,34 triliun).
Realisasi ini terkontraksi 44,83 persen (yoy) dipicu kontraksi signifikan Bea Keluar (72,65 persen) meskipun Bea Masuk mampu tumbuh (11,41 persen) dan Cukai (94,44 persen).
Ia menilai, penerimaan Bea Masuk didorong kinerja dari impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan serta komoditas pokok antara lain beras, gula, kacang-kacangan, dan pupuk.
Penerimaan Cukai juga mampu tumbuh dengan baik pada periode ini didukung pertumbuhan produksi Hasil Tembakau dan Cukai MMEA yang mulai membaik.
Sedangkan kontraksi Bea Keluar dipicu penurunan harga referensi CPO yang turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp101,73 miliar atau 5,59 persen dari target PNBP (Rp1,82 triliun). Kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Paspor (Rp12,31 miliar) dan Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB (Rp7,38 miliar).
Realisasi PNBP pada Januari 2023 ini terkontraksi 14,29 persen (yoy). Diharapkan dapat tumbuh pada periode berikutnya diikuti realisasi pada sumber pendapatan yang lain seperti Badan Layanan Umum (BLU) APBN 2023 disusun dengan optimisme dan penuh harapan.
“Namun tetap waspada menghadapi dinamika perekonomian dengan ketidakpastian yang masih tinggi. APBN menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tukasnya
Parjiya meyakini kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara.
Sedangkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Syaiful mengatakan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai 31 Januari 2023 mencapai Rp623,64 miliar atau 2,82 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp22,07 triliun).
Disebutkannya, berdasarkan data dari Kanwil DJPb Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 10,35 persen (yoy) dipicu pertumbuhan belanja Modal 209,26 persen (yoy) dan Belanja Barang 19,70 persen (yoy).
Selaras dengan belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mampu tumbuh 0,96 persen dengan realisasi mencapai Rp2,96 triliun atau 7,14 persen dari total anggaran TKDD.
Surplus/Defisit anggaran Januari 2023 tercatat sebesar Rp243,80 miliar, dimana capaian ini tumbuh 143,79 persen (yoy).
Surplus/Defisit anggaran yang membaik didukung optimalisasi pendapatan negara dan belanja negara.
Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Januari 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 14.191 debitur dengan total penyaluran Rp67,51 miliar.
Realisasi ini tumbuh signifikan mencapai 1.348,65 persen (yoy) dan menjadi penyaluran terbesar kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Barat.
Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut belum terealisasi menunggu penetapan pembiayaan bagi UMKM.
APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian.
Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam APBN tahun 2023 juga diarahkan untuk Bidang Kesehatan berupa peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta serta akselerasi penurunan prevalensi stunting.
Alokasi anggaran pada Kementerian/ Lembaga untuk penurunan stunting di Sumatera Utara mencapai Rp53,92 miliar diikuti alokasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp1,14 triliun; DAK NonFisik Rp1,04 triliun, dan alokasi Dana Desa.
Kinerja APBN yang baik di tahun sebelumnya dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi modal kuat bagi APBN dalam menjalankan fungsinya di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2023.
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi
Sumut.
Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi. (swisma)
