MEDAN – Di tengah duka yang menyelimuti pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten/kota, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, muncul dengan jaminan krusial. Pemerintahan tidak boleh lumpuh. Roda pelayanan publik harus terus berputar.
Pernyataan tegas itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, di ruang kerjanya, Senin (23/2/2026).
Pertemuan di Jalan Pangeran Diponegoro Medan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga “nyawa” birokrasi.
“Fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semuanya aktif. Pascabencana, kami pastikan tidak ada kekosongan layanan,” ujar Bobby dengan nada optimis.
Meski mengakui dampak dahsyat bencana, seperti dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam, Tapanuli Tengah (Tapteng), yang tertimbun longsor dan sempat memutus akses, semangat untuk segera bangkit tak surut.
Menantu Presiden Joko Widodo ini menyoroti, jika kantor desa mungkin hancur secara fisik, denyut nadi pelayanan dasar justru menjadi prioritas utama.
“Perbaikan difokuskan pada rumah sakit dan puskesmas. Itu garda terdepan yang dibutuhkan masyarakat dalam kondisi darurat,” tegasnya, menunjukkan arah kebijakan yang humanis dan tepat sasaran.
Baca Juga : Ramadan 1447 H di Sumut: Jam Kerja ASN Dipangkas, Pelayanan Publik Tetap Prima!
Pemprov Sumut sendiri telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan Gubernur.
Tak hanya itu, bantuan konkret telah mengalir. Dari solidaritas ASN melalui Bapeg Sumut yang mengirimkan sembako, hingga suntikan dana segar sebesar Rp2 miliar bagi pemerintah daerah yang terdampak, semua digerakkan untuk meringankan beban warga.
Di sisi lain, kedatangan Wamen PANRB Purwadi Arianto membawa misi strategis. Di tengah reruntuhan dan lumpur, pemerintah pusat mendorong transformasi. Digitalisasi menjadi kunci agar pelayanan publik tak terputus.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik digital dapat berjalan untuk semua sektor. Mulai dari urusan surat kendaraan hingga sertifikat tanah. Digitalisasi ini bukan sekadar canggih, tapi untuk memudahkan dan memastikan masyarakat tetap terlayani, apapun kondisinya,” papar Purwadi.
Pertemuan yang juga dihadiri Wagub Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, serta jajaran Kepala Bapeg dan Dinas Kominfo ini menyepakati satu hal bencana boleh merusak bangunan.
Namun birokrasi yang adaptif dan akuntabel harus menjadi benteng terakhir yang tak tergoyahkan. Pelayanan publik adalah hak warga negara, dan negara hadir untuk menjaminnya. (Rel)
