JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengeluarkan pernyataan menarik kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam sebuah rapat kerja bersama anggota legislatif. Mufti menggunakan istilah “omon-omon” yang sering digunakan oleh Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.
“Dalam hal ini, kami berharap bahwa ke depannya ada peningkatan yang signifikan. Dalam waktu yang singkat, kami berharap agar tindakan lebih tegas dapat dilakukan. Maaf, saya ingin meminjam istilah dari Pak Prabowo, bahwa Pak Erick Thohir ini seperti ‘omon-omon’ saja, tanpa tindakan konkret. Ini, jika saya boleh menggambarkannya dalam bahasa yang lebih kasual,” ujar Mufti di ruang rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 19 Maret 2024.
Mufti juga menyoroti dukungan yang diberikan oleh Erick kepada Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, sebaliknya, Prabowo juga diketahui sering mengkritik kinerja BUMN.
Prabowo, sebagaimana disampaikan oleh Mufti, dianggap hanya mengandalkan proteksi dari pemerintah dalam penilaian terhadap BUMN. Pada kesempatan lain, Prabowo juga disebutkan mengkritik bahwa BUMN cenderung mematok harga tinggi meskipun telah diberikan hak istimewa untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah.
“Pertanyaannya adalah, mengapa Pak Prabowo terus-menerus mengkritik BUMN, padahal pemilihan presiden sudah berakhir pada bulan ini? Padahal, beliau tidak perlu lagi mendapatkan dukungan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Pak Prabowo, kinerja BUMN masih belum memadai,” ujar Mufti.
Mufti juga menggambarkan situasi yang akan terjadi jika Prabowo terpilih sebagai presiden dan menilai kinerja Erick sebagai menteri yang kurang baik.
“Kita bisa membayangkan jika Pak Prabowo terpilih sebagai presiden dan melihat bahwa BUMN tidak berkinerja dengan baik. Beliau mungkin akan menganggap bahwa BUMN hanya menjadi beban bagi negara dan mengambil tindakan tegas terhadapnya. Dalam hal ini, tentu saja, kinerja Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN periode 2019-2024 akan tercatat sebagai yang terburuk dalam sejarah” tambah Mufti.
Mufti Anam menggarisbawahi pentingnya tindakan konkret dalam mengatasi permasalahan di sektor BUMN. Menurutnya, dalam situasi yang semakin kompleks, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan solusi nyata.
“Saat ini, kita membutuhkan tindakan yang lebih dari sekadar omongan. Kita butuh solusi konkret untuk meningkatkan kinerja BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Mufti.
Pernyataan kontroversial Mufti Anam tersebut menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama anggota legislatif. Beberapa pihak menilai bahwa kritikannya terhadap Menteri BUMN merupakan bentuk keprihatinan yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis yang lebih efektif.
Di sisi lain, ada juga yang menyoroti cara penyampaiannya yang menggunakan istilah yang mungkin kurang biasa di lingkungan DPR. Namun demikian, substansi dari pesan yang disampaikan oleh Mufti Anam tetap menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kinerja sektor BUMN di masa mendatang.
Sebagai anggota Komisi VI DPR yang terkemuka, Mufti Anam terus mengawasi dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan terkait sektor BUMN. Diharapkan bahwa kritikannya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang membangun guna meningkatkan kualitas dan kontribusi BUMN bagi pembangunan negara.
