MEDAN – Sejumlah warga di Kecamatan Medan Johor mengungkapkan keluhan mereka mengenai masalah banjir yang terus berulang dan penanganan yang dinilai belum efektif.
Hal itu terungkap saat warga bertemu anggota DPRD Kota Medan, M Afri Rizki Lubis SM MIP, dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kota Medan No 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana di Jalan Eka Surya Gang Plamboyan, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, pada Minggu (23/11/2025).
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M Yamin Daulay, perwakilan Kecamatan Medan Johor, Gunawan dan Zuhri Sayuti, serta perwakilan Kelurahan Gedung Johor, Ilham Nasution.
Ratusan warga yang hadir pun terlihat begitu antusias menyambut kedatangan politisi Partai NasDem ini. Seruan ‘Pak Rizki Paten, Pak Rizki Ganteng’ berkali-kali menggema saat legislator muda ini tiba di lokasi acara.
Mengawali kegiatan Sosialisasi Perda tentang Penanggulangan Bencana, Rizki Lubis mengatakan bahwa bencana tidak bisa diprediksi. Begitupun, seluruh pihak bisa lebih waspada dan lebih antisipasi dalam menghindari dan menghadapi bencana.
“Sejumlah bencana dapat terjadi karena kelalaian dan ketidakpedulian kita terhadap lingkungan sekitar, seperti sampah. Sampah yang dibiarkan bertumpuk di sembarang tempat dapat menjadi sumber bencana penyakit. Begitu juga kalau dibuang ke parit atau drainase, bisa menyebabkan saluran air macet hingga terjadi banjir,” papar Rizki Lubis.
Ia kemudian menghimbau warga agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar demi kebaikan bersama.
Lebih lanjut dijelaskan Rizki Lubis, melalui Perda No 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana ini telah memuat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana.
“Tahapan pertama, yakni Prabencana. Tahapan ini mengajak warga untuk mengantisipasi bencana dengan cara mengubah perilaku, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sosialisasi perda yang kita lakukan hari ini juga merupakan bagian dari tahapan prabencana,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Rizki Lubis, adalah tahapan tanggap darurat yang mengatur bagaimana aksi penanggulangan benncana dilakukan hingga evakuasi warga.
“Dan tahapan terakhir adalah pasca bencana, yang mengatur upaya-upaya untuk mengatasi dan memperbaiki dampak bencana yang terjadi,” urai Rizki Lubis.
Memanfaatkan momen sosialisasi ini, sejumlah warga pun menyampaikan uneg-uneg terkait penanganan banjir, khususnya masalah drainase di Kota Medan.
Tari, warga Eka Kencana, mempertanyakan penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Bagaimana sebenarnya penanganan banjir di Medan Johor ini pak, banjir terus di Johor ini. Digali parit, tapi tetap nggak berdampak. Yang ada jalan jadi rusak, bergelombang. Jalannya sampai sekarang pun nggak diperbaiki,” keluhnya.
Yanti, warga Jalan Eka Kencana, mengeluhkan kondisi dinding parit yang rusak di sekitar tempat tinggalnya. “Sering kali banjir di jalan Eka Kencana pak. Dinding paritnya sudah runtuh, tapi belum diperbaiki sampai sekarang. Mana disana LPJU nya juga pada mati,” cetusnya.
Sementara itu, Ani, warga Jalan Eka Jaya 4, menyampaikan permohonan agar dibangunkan saluran air di wilayahnya.
“Nggak ada paritnya di Jalan Eka Jaya itu pak. Jadi setiap kali turun hujan, pasti banjir. Tolong lah pak, supaya dibuatkan parit di tempat kami,” harapnya.
Menanggapi keluhan warga, Rizki Lubis mendesak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk lebih fokus dalam mengatasi masalah banjir tersebut.
Rizki menggarisbawahi bahwa Kecamatan Medan Johor masih menjadi wilayah yang kerap dilanda banjir setiap kali hujan deras.
“Infrastruktur yang dibangun untuk penanganan banjir di Medan Johor belum mampu mengatasi masalah yang ada. Saya minta Dinas SDABMBK harus lebih fokus,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa Dinas SDABMBK harus meningkatkan fungsi drainase secara maksimal. “Jangan lagi ada drainase yang tidak berfungsi dengan baik, semua drainase di Medan Johor harus dinormalisasi, harus diperbaiki,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan itu.
Rizki juga menyatakan heran dengan kinerja Dinas yang terlihat melakukan pengorekan atau galian drainase, namun pekerjaan itu tidak berdampak signifikan.
“Harus dicari formulasi yang lebih tepat. Kemudian, galian drainase yang dilakukan justru berdampak pada kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan bergelombang. Hal ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Merespons keluhan warga Jalan Eka Jaya 4, Rizki Lubis juga meminta Dinas SDABMBK untuk segera membangun drainase baru di wilayah-wilayah yang belum memiliki saluran air. (Red)
