MEDAN – Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Zulkarnaen SKM, menggelar reses menjemput aspirasi warga sekaligus ramah tamah, Sabtu (7/12/2024).
Reses I Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Jl Pimpinan, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan Medan ini, dihadiri ratusan warga yang terlihat antusias bertemu dengan Zulkarnen.
Hadir dalam reses, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Medan Dian Mahrani Daulay, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Medan Hasanal Harahap, Dinas Perhubungan (Dishub) Medan Gultom Ridwan Parlin, perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Medan, yang juga Koordinator Pendamping PKH Medan Perjuangan Nizamudin, Camat Medan Perjuangan Hidayat, Lurah Sei Kera Hilir I Agung Satria dan Kepala Puskesmas Sentosa Baru Hari Putra Darmawan.
“Reses merupakan kegiatan menjemput aspirasi dan keluhan warga secara langsung, yang rutin dilakukan legislator tiga kali dalam setahun,” kata Zulkarnaen mengawali reses.
Ia menjelaskan, legislatif yang salah satu perannya adalah pengawasan, akan meneruskan keluhan dan aspirasi warga ke paripurna DPRD Medan untuk dicari solusinya.
“Silahkan sampaikan aspirasi atau keluhan. Legislatif memang bukan eksekutor, karena itu tugasnya Pemko Medan sebagai eksekutif. Namun, sebagai lembaga wakil rakyat yang mengawasi, seluruh aspirasi ini akan kita bawa ke paripurna dewan atau kita teruskan ke OPD terkait,” ungkapnya.
Zulkarnaen memastikan akan mengawal aspirasi dan keluhan warga agar menjadi bagian dalam program pembangunan mendatang.
Dalam reses yang dibalut ramah tamah ini, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait bantuan sosial (bansos), BPJS, pohon yang mengganggu jalan, lampu penerangan jalan hingga air PDAM yang tidak mengalir.
Seperti disampaikan Ibu Sri yang mengaku tidak pernah menerima bansos. Padahal, banyak bantuan yang dikucurkan baik oleh pemerintah pusat, maupun daerah.
“Kenapa hingga saat ini saya belum pernah terima bantuan pak, padahal kondisi ekonomi sangat membutuhkannya,” keluh ibu ini.
Menjawab ini, Camat Medan Perjuangan Hidayat menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan, harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Nama-nama warga yang layak menerima bantuan akan diusulkan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan disurvei,” ujarnya yang diamini perwakilan Dinsos Medan Nizamuddin.
Warga lainnya, Bu Imah, meminta adanya penambahan lampu penerangan jalan serta penebangan pohon tua di kawasan Jl Pimpinan.
Seputar BPJS dan UHC juga menjadi sorotan dalam reses ini. Kelanjutan program UHC pasca kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution nantinya, serta proses penyelesaian tunggakan iuran BPJS mandiri.
Perwakilan BPJS yang hadir memastikan bahwa penyelesaian tunggakan BPJS maksimal 2 tahun.Artinya, meskipun tunggakan di atas 2 tahun, pelunasan tunggakan maksimal 2 tahun. Dan untuk pelunasannya bisa dicicil.
Di akhir reses, Zulkarnaen memastikan aspirasi dan keluhan warga akan diteruskan ke OPD terkait maupun ke paripurna dewan.
“Terkait air PDAM yang padam, ini memang karena disebabkan bencana alam kemarin. Namun, nanti akan kita akan koordinasikan dengan pihak terkait,” tutup Zulkarnaen. (Red)
