MEDAN – Pekan Olahraga Nasional (PON) yang telah berakhir menyisakan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Sebab, penyelanggaran event nasional ini terkesan ambudarul.
“Kesiapan sangat minim terhadap pelaksanaan PON ini. Saya melihat, event olahraga ini yang seyogyanya jadi ajang prestasi menjadi ajang korupsi. Karena sama-sama kita lihat di media sosial, ada keluhan dari wasit soal makanan, yang mana harga makanan dari Rp51 ribu, tetapi diterima mereka seharga Rp9.500. Jadi patut diduga ini sebuah praktik korupsi. Bahkan sampai ada juga wasit yang sempat mogok makan, sampai mereka mengancam untuk membeli sendiri,” imbuh HM Nezar Djoeli, Ketua PSI Sumut kepada wartawan, Jumat (20/9).
Bukan itu saja, lanjutnya, masih banyak venue yang dijadikan tempat pusat pertandingan masih belum siap, sehingga terkesan sangat dipaksakan.
“Kita harus melihat ke belakang sejarah awal PON ini diambil pasca 2017 dari Papua ke Sumatera Utara, dan seyogyanya dilaksanakan pada 2021, tetapi karena pandemi covid 19, harus tertunda hingga tahun 2024. Jadi, seharusnya persiapan sudah sangat matang, mengingat anggaran-anggaran dari kementerian yang disandingkan dengan provinsi dan kabupaten kota, direncanakan sudah sangat matang,” sambung Nezar.
Ia pun menyesalkan, sebab kondisi saat ini berbeda jauh dari yang diharapkan. Banyaknya kejadian-kejadian yang memalukan terjadi saat pertandingan digelar, seperti lapangan basket bocor, akses jalan ke venue lapangan volly yang masih amburadul, dan lain sebagainya.
“Kalau kita kupas, mungkin hampir setiap cabor (cabang olahraga) ada aja venue yang masih belum selesai. Ini yang harus dilakukan audit investigasi dari pemerintah pusat maupun provinsi dan aparat terkait, agar bisa menyelidiki kebocoran-kebocoran anggaran yang terjadi,” Nezar, menyarankan.
Sambungnya, “Penyelenggaraan PON XXI ini menjadi catatan bagi kita karena harus menunggu waktu yang lama lagi, bahkan mungkin sampai 90 tahun ke depan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Ini merupakan preseden buruk bagi pemerintahan Sumatera Utara saat dipercaya menjadi tuan rumah. Orang-orang yang berperan di sini cenderung melepaskan tanggungjawab dan saling tuding atas penggunaan anggaran-anggaran. Mereka seolah-olah lepas tangan, karena ada salah satunya yang saat ini terdaftar sebagai calon kepala daerah. Untuk itu, sekali lagi, harus dilakukan audit investigasi, agar semuanya jadi terang benderang.”(Bj)
